KAMPAR – Kritik tajam dilontarkan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kampar, Min Amir Habib Efendi Pakpahan, dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Dengan nada lantang, Amir menyebut pemerataan pembangunan di Kabupaten Kampar selama ini “hanya dongeng”. Sembari lantunkan lagu Amin Ambo yang berjudul Angek-angek ci’ik Ayam.
Pernyataan keras itu disampaikan Amir di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kampar, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar, termasuk Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti.
“Fraksi Partai Golkar melihat pemerataan pembangunan infrastruktur hanyalah dongeng semata,” ujar Amir tegas dalam sidang paripurna.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi bersama Wakil Ketua I Iib Nursaleh, Wakil Ketua II Zulpan Azmi, dan Wakil Ketua III Sunardi DS tersebut menjadi momentum Fraksi Golkar menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Selain menyoroti ketimpangan pembangunan, Amir juga mengkritik struktur pendapatan daerah yang dinilai masih belum sehat. Ia mengungkapkan, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mencapai Rp 2,93 triliun atau 97,20 persen dari target, namun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut dia, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, yakni hanya 15,87 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 84 persen.
“Ketergantungan terhadap dana transfer pusat ini harus segera dikurangi. Pemerintah daerah perlu serius menggali potensi PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi aset daerah,” kata Amir.
Ia juga menyoroti penurunan pada sektor retribusi daerah yang dianggap sebagai indikasi belum maksimalnya pengelolaan potensi lokal. Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah melakukan kajian ilmiah terhadap seluruh potensi pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun sumber lainnya.
Dalam aspek perencanaan pembangunan, Amir menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pemerataan wilayah. Ia meminta pemerintah daerah mempertimbangkan ketimpangan kepadatan penduduk antar kecamatan serta memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga mengkritik pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara (ASN). Amir menilai masih terdapat praktik penempatan jabatan yang tidak sepenuhnya berbasis kompetensi.
“Penempatan jabatan harus mengedepankan profesionalisme sesuai kemampuan. Kami melihat masih tingginya nepotisme dalam penempatan posisi,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendorong peningkatan kualitas belanja modal agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi. Penggunaan belanja tidak terduga juga dinilai perlu diperkuat, mengingat realisasinya masih rendah dan belum mencerminkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.
Amir turut menyoroti kebutuhan fasilitas dasar, termasuk pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah wilayah yang dinilai masih minim.
Meski menyampaikan kritik keras, Fraksi Golkar pada akhirnya menyatakan menerima LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menerima LKPJ ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya,” kata Amir.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus memberikan catatan strategis untuk perbaikan pembangunan di Kabupaten Kampar ke depan.(ADV)
