KAMPAR – Persoalan kelas jauh di Sungai Agung, Tapung Hulu, tidak berhenti pada kondisi ruang belajar yang menjadi sorotan publik. Pemerintah Kabupaten Kampar menemukan persoalan lain yang tak kalah penting: lokal jauh tersebut belum memiliki legalitas sebagai satuan pendidikan.
Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti mengatakan, lokasi itu merupakan lokal jauh SDN 007 Sungai Agung dengan jarak sekitar 13 kilometer dari sekolah induk. Pemkab kini menyiapkan regulasi agar lokasi tersebut dapat dibangun secara resmi melalui APBD Perubahan 2026.
Misharti menyampaikan hal itu sekaligus untuk meluruskan sejumlah informasi yang berkembang setelah kunjungannya ke lokasi tersebut.
Ia membantah memarahi maupun mengintimidasi guru yang mengajar di lokal jauh tersebut. Misharti juga menegaskan tidak pernah meminta guru bersangkutan memberikan klarifikasi setelah kunjungannya.
“Dia kagum dan senang akan kehadiran saya, maka dia memberikan keterangan seakan-akan mengklarifikasi. Yang itu saya tidak tahu, apalagi menyuruhnya. Saya sudah pulang, tidak ada lagi di lokasi tersebut,” kata Misharti kepada Suara Indonesia, Jumat (25/9/2026).
Bantah Marahi Guru
Misharti mengatakan, kedatangannya ke lokasi bukan untuk mencari kesalahan guru, melainkan memastikan langsung kondisi pendidikan anak-anak yang belajar di wilayah tersebut.
Ia mengaku hanya mempertanyakan mengapa keberadaan lokal jauh itu tidak terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Dinas Pendidikan maupun kepala sekolah induk.
“Saya tak ada memarahi ibu guru itu. Saya hanya menyayangkan mengapa tidak dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan atau kepala sekolah induknya. Ibu itu bukan kepala sekolah, tapi guru di sekolah jauhnya,” ujarnya.
Menurut Misharti, nada suaranya yang terdengar keras kemungkinan membuat percakapan tersebut dipersepsikan sebagai kemarahan.
“Mungkin karena suara saya agak keras saja. Memang begitu kita orang Sumatera, jadi seperti marah padahal tidak. Sebenarnya tidak ada masalah, apalagi terkait dengan pendidikannya,” katanya.
Ia juga menegaskan tidak mungkin melakukan intimidasi terhadap guru tersebut.
“Saya juga guru dan Ketua PGRI Kampar. Tak mungkin saya melakukan intimidasi itu,” tegasnya.
Misharti mengatakan, kunjungan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Ia berinteraksi langsung dengan guru, orang tua dan siswa untuk mengetahui kondisi pembelajaran di lokasi.
“Kalau dilihat videonya sampai akhir, maka nampaklah bagaimana penuh kekeluargaan dan candaan serta keakraban selama saya di sana. Saya langsung bisa bertanya kepada orang tuanya, guru dan anak-anak yang sedang bersekolah di sana,” katanya.
Bukan Sekolah Induk
Menurut Misharti, salah satu persoalan yang ditemukan saat kunjungan adalah status lokasi yang selama ini disebut sebagai SDN 007 Sungai Agung.
Ia menjelaskan, bangunan tersebut bukan sekolah induk, melainkan lokal jauh dari SDN 007 Sungai Agung. Jaraknya sekitar 13 kilometer dari sekolah induk.
“Terkait yang dikatakan itu SDN 007, itu bukan sekolah tetapi kelas jauh yang lokasinya lebih kurang 13 kilometer dari sekolah induknya SDN 007 Sungai Agung,” ujarnya.
Misharti mengatakan, keberadaan lokal jauh tersebut belum dilaporkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pendidikan.
“Jadi tidak terdaftar di Dinas Pendidikan dan secara otomatis tidak ada regulasi yang membolehkan Pemkab membangunnya. Karena legalitas dan aturan yang bertentangan,” katanya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Misharti turun langsung ke lokasi setelah mendapat arahan Bupati Kampar Ahmad Yuzar.
Ia mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung jarak lokal jauh dengan sekolah induk, status lahan, kondisi guru serta jumlah siswa sebelum menentukan kebijakan.
“Saya Wabup atas arahan Pak Bupati langsung gercep ke sana agar dapat melihat langsung kondisi lokal jauhnya, seberapa jauh dari sekolah induknya, terkait dengan status lahannya, terkait guru dan siswa-siswinya. Agar kami pemerintah bisa mengambil kebijakan, karena pendidikan adalah prioritas utama kami,” katanya.
Pemkab Siapkan Regulasi
Misharti mengatakan persoalan tersebut kini ditindaklanjuti pemerintah daerah. Salah satunya dengan melakukan koordinasi bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Pekanbaru.
Koordinasi tersebut dilakukan agar langkah yang diambil Pemkab Kampar tidak hanya menyelesaikan persoalan fisik bangunan, tetapi juga memiliki dasar regulasi yang jelas.
“Itu salah satu langkah yang dilakukan. Selain saya juga sudah berkoordinasi dengan BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) di Pekanbaru agar kita harus mengambil kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Pemkab Kampar, kata Misharti, juga tengah menyiapkan regulasi agar lokal jauh tersebut dapat memiliki dasar hukum untuk mendapatkan pembangunan dari pemerintah daerah.
“Ya, itu atas arahan dan petunjuk Pak Bupati dan saya Wabup agar kita dapat bangun di tahun ini dan memasukkan anggarannya di APBD Perubahan melalui Dinas Pendidikan,” katanya.
Dengan demikian, persoalan kelas jauh Sungai Agung tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga penataan status kelembagaan dan regulasinya.
“Itu salah satu hasil dari kunjungan langsung yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, sembari kita mempersiapkan regulasi atau aturannya sehingga sekolah tersebut legal untuk dibangun,” ujarnya.
Siswa Tetap Terdaftar di Dapodik
Meski lokal jauh tersebut belum memiliki legalitas sebagai satuan pendidikan tersendiri, Misharti memastikan siswa yang belajar di lokasi itu tetap memiliki status administrasi pendidikan.
Menurut dia, seluruh siswa sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tercatat pada sekolah induk SDN 007 Sungai Agung.
“Alhamdulillah seluruh siswa-siswi sudah terdaftar di Dapodik, masuk ke sekolah induknya SDN 007 Sungai Agung. Dengan begitu anak-anak memiliki NISN dan bisa mengikuti ujian nasional,” katanya.
Misharti juga menyebut kondisi sekolah induk relatif baik dan mendapatkan dukungan dana BOS.
Bahkan, menurut dia, sekolah induk tersebut mendapatkan tiga jenis dukungan BOS, termasuk yang berkaitan dengan kinerja dan afirmasi.
Guru Didorong Kuliah
Persoalan tenaga pendidik juga menjadi perhatian Misharti.
Ia mengatakan guru yang selama ini mengajar di lokal jauh tersebut telah puluhan tahun menjalankan tugas, tetapi belum berstatus ASN maupun PPPK.
Menurut Misharti, kondisi tersebut bukan karena Pemerintah Kabupaten Kampar tidak ingin menerima guru tersebut. Guru bersangkutan, kata dia, sebelumnya tidak mengikuti seleksi PPPK karena saat itu masih berpendidikan SLTA, sementara persyaratan minimal adalah S1.
“Untuk gurunya, dia sudah puluhan tahun mengajar, tidak masuk ke PPPK atau ASN bukan karena Pemkab tidak mau menerimanya karena beliau tidak mendaftar. Alasan yang disampaikannya kepada saya, pada saat penerimaan PPPK beliau masih lulusan SLTA, sementara syaratnya wajib S1,” katanya.
Misharti kemudian mendorong guru tersebut melanjutkan pendidikan.
“Dan saya dorong agar beliau melanjutkan pendidikannya minimal ke S1 dan alhamdulillah beliau sudah mendaftar melalui RPL,” ujarnya.
Bagi Pemkab Kampar, persoalan kelas jauh Sungai Agung kini menjadi pekerjaan yang mencakup lebih dari sekadar memperbaiki ruang belajar.
Status kelembagaan, legalitas, administrasi siswa, kualitas tenaga pendidik hingga dukungan sarana dan prasarana harus diselesaikan secara bersamaan agar anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
“Kami inginkan mutu pembelajaran yang baik yang ditopang oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Dan saya juga ingin para media tahu kondisi yang sebenarnya,” kata Misharti.(***)
