PEKANBARU – Setelah ditetapkan sebagai Gubernur Riau Terpilih oleh KPU beberapa waktu lalu, Abdul Wahid melaui akun media sosial pribadinya terlihat mengupdate kegiatannya berkunjung berbagai kementrian, diantaranya adalah bersama Mentri perokonomian Air Langga Hartanto, Mentri Energi dan Semberdaya Mineral Bahlil Lahaladia, Mentri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding dan juga Mentri Dalam Negri Tito Karnavian.
Saat dikonfirmasi oleh awak media terkait kunjungan yang dilakukan tersebut, Wahid mengatakan hanya berisilaturrahmi dan bukan dalam bentuk kunjungan resmi.
“Kunjungan pribadi saja, karna sebahagian besar kabinet presiden probowo ini banyak teman dan kolega semasa saya di DPR RI dulu” jawab Gubernur Muda ini
Wahid juga membenarkan adanya diskusi yang berlangsung, terutama mengenai kondisi Riau, ia berharap ketika memimpin riau sebagai gubernur mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Kepada Pak Tito (baca: Mendagri) saya minta petunjuk agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat dijalankan, ada sinergi dan tentu dukungan” ungkap Wahid
“Kalau dengan Pak Menko Air Langga, saya mendiskusikan seputar kondisi pertumbuhan ekonomi, kita tentu berharap di Riau akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, karna potensi yang kita miliki sangat melimpah” lanjut wahid lagi
Selain dua Mentri diatas Wahid juga mengungkapkan sudah banyak berdiskusi dengan berbagai kementrian, hal itu diharapkan sebagai langkah awal agar program-program pembangunan yang disusunnya nanti mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
“Beberapa waktu lalu juga diterima Pak Mentri ESDM, Pak Bahlil, kita diskusikan tentang potensi Sumber daya Enerdi di Riau. Ada juga Mentri Pekerja Migran Indonesia Pak Karding, beliau juga menyorot kondisi tenaga kerja riau yang banyak ke negara jiran, tetapi tidak terkelola bahkan banyak yang ilegal, ini yang harus kita benahi kedepan.
Terakhir melalui pesan singkat wahid mengatakan, akan merancang master plan Provinsi Riau, sehingga akan menjadi panduan pembangunan di Riau, dan akan meminta dukungan dari pemerintah pusat.
