Kampar, Voiceriau.com – Wacana yang telah mengendap selama delapan tahun kembali mencuat. Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kampar, Min Amir Habib Efendi Pakpahan, yang juga Sekretaris Fraksi Golkar, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran Rp1,7 miliar dalam APBD Kampar 2026 untuk pengadaan satu unit mobil keliling perekaman dan pelayanan administrasi kependudukan.
Amir mengungkapkan, usulan pengadaan mobil pelayanan ini bukan baru sekali dibahas. Sudah hampir delapan tahun direncanakan, namun hingga beberapa kali pergantian kepala daerah tetap belum terealisasi.
“Ini wacana lama. Sudah sejak dua periode lalu dibicarakan, tapi tak kunjung ada hasil. Tahun 2026 kami minta benar-benar direalisasikan dan tidak dihilangkan dari anggaran,” ujarnya diruang Komisi I DPRD Kampar, Senin (17/11/2025).
Menurut Amir, mobil keliling Disdukcapil yang diusulkan bukan hanya untuk perekaman e-KTP, tetapi ditujukan sebagai layanan terpadu administrasi kependudukan.
Mobil ini akan dilengkapi perangkat untuk, perekaman dan pencetakan KTP elektronik, pembuatan Kartu Keluarga (KK), penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta kematian, pembaruan data kependudukan lainnya, pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan jadi konsultasi langsung terkait dokumen kependudukan.
“Mobil ini bukan hanya untuk perekaman e-KTP. Semua layanan dasar adminduk bisa dilakukan di sini, mulai dari KK, akta kelahiran, akta kematian, hingga KIA. Ini sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari Bangkinang,” jelas Amir.
Kabupaten Kampar memiliki banyak desa yang jaraknya puluhan kilometer dari pusat pemerintahan. Kondisi inilah yang membuat kebutuhan mobil layanan keliling semakin mendesak.
“Banyak masyarakat kita yang harus menempuh perjalanan panjang, bahkan seharian, hanya untuk mengurus satu dokumen. Dengan mobil keliling, pelayanan bisa mendatangi warga, bukan warga yang harus mengejar pelayanan,” kata Amir.
Ia menilai peningkatan pelayanan dasar seperti ini seharusnya menjadi prioritas Pemkab Kampar. Amir secara terbuka meminta dukungan penuh dari Pemkab Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar.
“Kami minta Pak Bupati tidak menghapus pengadaan ini. Ini layanan penting, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami ingin mobil ini benar-benar ada pada tahun 2026,” tegasnya.
Ia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar program yang sudah sangat lama dinanti ini tidak kembali tertunda.
Komisi I DPRD Kampar berkomitmen mengawasi proses penganggaran dan pengadaan mulai dari tahap awal pembahasan hingga realisasi di lapangan.
“Permasalahannya selama ini bukan pada kebutuhan, tapi pada realisasi. Tahun depan tidak boleh ada lagi alasan.” ujar Amir.
Jika terealisasi, mobil keliling ini diperkirakan akan menjadi instrumen strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan yang selama ini terkendala jarak, akses, dan keterbatasan fasilitas pelayanan.
Dengan adanya mobil layanan terpadu ini, masyarakat desa-desa terpencil dapat mengurus seluruh dokumen dasar kependudukan tanpa harus datang ke Bangkinang.
Setelah delapan tahun menjadi wacana, tahun 2026 berpotensi menjadi momentum penting lahirnya pelayanan adminduk keliling yang lebih manusiawi, cepat, dan merata bagi seluruh masyarakat Kampar.(FLS)
