KAMPAR, Voiceriau.com – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (25/11/2025).
Pandangan fraksi disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi NasDem, Eko Sutrisno, dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Zulpan Azmi, serta dihadiri Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Wakil Ketua Iib Nursaleh, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, dan Wakil Bupati Kampar Misharti.
Dalam penyampaian tersebut, Fraksi NasDem menyoroti secara tajam persoalan infrastruktur dasar yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di wilayah Kampar Kiri.
Menurut Eko, Jembatan Sungai Sarik merupakan infrastruktur vital yang menjadi penghubung dua desa di Kecamatan Kampar Kiri. Kondisi jembatan yang sudah tidak layak pakai menghambat mobilitas warga dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
“Jembatan ini adalah akses penting bagi masyarakat dua desa. Dengan kondisinya yang rusak berat, kami meminta agar pembangunan Jembatan Sungai Sarik dapat direalisasikan melalui APBD 2026,” tegas Eko Sutrisno.
Ia menilai bahwa tanpa pembenahan, aktivitas ekonomi dan distribusi kebutuhan dasar masyarakat akan terus terhambat.
Akses Kuntu–Gema Terancam Putus, 20 Desa Berpotensi Terdampak
Fraksi NasDem juga menyoroti rusaknya akses jalan utama Kuntu–Gema, tepat di perbatasan Kuntu dan Padang Sawah, setelah box culvert penghubung jalan roboh. Tanpa penanganan pemerintah, masyarakat terpaksa melakukan perbaikan darurat secara swadaya.
“Masyarakat saat ini bergotong royong memasang delapan batang kelapa sebagai penopang sementara agar jalan bisa dilewati. Jika jalan ini sampai putus, 20 desa di Kampar Kiri akan terdampak dari sisi akses ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan,” ujar Eko.
NasDem menilai kondisi tersebut bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada putra-putri Kampar yang sukses mengharumkan nama daerah di tingkat nasional, salah satunya melalui raihan API Award 2025.
“Penghargaan bagi anak-anak Kampar yang berprestasi tidak hanya bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi generasi muda. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akses jalan menuju kawasan pariwisata agar sektor ini dapat berkembang sebagai sumber pendapatan daerah,” kata Eko.
Menurutnya, keberhasilan pariwisata tidak akan maksimal tanpa infrastruktur pendukung yang memadai.
NasDem juga menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan anggaran media masuk dalam dokumen RAPBD 2026.
“Media adalah garda terdepan sekaligus corong aspirasi masyarakat. Jika anggaran media belum tercantum, kami minta untuk dimasukkan,” ujar Eko Sutrisno.
Melalui rangkaian pandangan tersebut, Fraksi NasDem menilai bahwa RAPBD 2026 harus lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, pembangunan akses dasar, penguatan ekonomi desa, pendukung sektor pariwisata, hingga tata kelola informasi publik.
NasDem menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan anggaran tahun 2026 benar-benar menyentuh masalah-masalah mendasar masyarakat Kampar, terutama kawasan yang selama ini berada pada kondisi infrastruktur paling rentan.(FLS)
