BANGKINANG KOTA – Wakil Bupati Kampar, Misharti, memimpin Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2027 di Ruang Rapat Muara Takus, Kantor Bappeda Kampar, Jumat (27/2/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan penyusunan RKPD harus tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan yang memasuki hari ketiga tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, sembilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para kepala bidang terkait. Pra Musrenbang menjadi tahapan penting sebelum Musrenbang tingkat kabupaten digelar secara resmi.
Dalam sambutannya, Misharti menyebut forum Pra Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk menyelaraskan program dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antarperangkat daerah.
“Pra Musrenbang ini adalah ruang untuk menyatukan gagasan dan memastikan setiap program yang disusun benar-benar berpihak kepada rakyat. RKPD 2027 harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kampar dalam laporannya memaparkan bahwa proses perencanaan telah melalui Musrenbang di 21 kecamatan se-Kabupaten Kampar. Berbagai usulan masyarakat telah dihimpun, di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dalam forum tersebut, Misharti memimpin diskusi bersama sembilan OPD yang dijadwalkan, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan, Dinas Perikanan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada sinkronisasi program prioritas agar selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, sekaligus mendukung visi dan misi pembangunan daerah “Kampar Dihati”.
Misharti menegaskan, RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang implementatif dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar pun berkomitmen menjadikan perencanaan pembangunan lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.(ADV)
