KAMPAR – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah terus dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Bangkinang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Melalui rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar di Kabupaten Kampar, sejumlah instansi terkait duduk bersama untuk menyamakan langkah dalam penguatan pelayanan dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala UPT Samsat Bangkinang Ade Syaputra, Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani, Kepala Dinas Perizinan Refizal, serta perwakilan Jasa Raharja Bangkinang.
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada optimalisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi salah satu sumber penting pendapatan daerah.
Kepala UPT Samsat Bangkinang Ade Syaputra mengatakan, koordinasi lintas instansi diperlukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pertemuan ini merupakan langkah konkret untuk menyelaraskan persepsi antar-instansi demi mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sektor PKB dan BBNKB,” kata Ade, Jumat (8/6/2026).
Menurut Ade, penguatan sinergi tersebut tidak semata-mata bertujuan mengejar target pendapatan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan efisien.
Ia menilai, kolaborasi antara Samsat, kepolisian, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pendataan kendaraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
“Pelayanan yang baik harus dibangun bersama. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar setiap kendala di lapangan bisa segera diatasi,” ujarnya.
Ade menambahkan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Menurut dia, penerimaan dari sektor pajak kendaraan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik lainnya di daerah.
Sementara itu, keterlibatan unsur kepolisian dalam rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan validasi data kendaraan bermotor di lapangan. Selain itu, koordinasi antarlembaga juga dinilai penting untuk mempermudah masyarakat dalam proses administrasi kendaraan.
UPT Samsat Bangkinang bersama instansi terkait pun berkomitmen melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai kendala teknis yang masih dihadapi masyarakat dalam pengurusan pajak maupun balik nama kendaraan.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Kampar dapat terus meningkat, sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.(***)
