KAMPAR – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kampar melontarkan kritik tegas terhadap kinerja fiskal dan perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Melalui juru bicaranya, Rizki Ananda, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan harus mencerminkan kondisi riil di lapangan secara jujur dan objektif.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kampar itu dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, didampingi Wakil Ketua I Iib Nursaleh, Wakil Ketua II Zulpan Azmi, dan Wakil Ketua III Sunardi DS. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Misharti, Pj Sekda Ardi Mardiansyah, serta anggota DPRD dan kepala OPD.
Dalam pandangan fraksinya, Rizki Ananda mengapresiasi penyampaian LKPJ sebagai bentuk kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, ia menekankan bahwa substansi laporan harus mampu menjadi bahan evaluasi yang komprehensif.
“LKPJ tidak cukup hanya menjadi dokumen administratif. Laporan ini harus menggambarkan capaian, kendala, dan persoalan secara objektif agar menjadi dasar perbaikan ke depan,” ujar Rizki.
Fraksi Demokrat juga menyoroti capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,20 persen dari target. Meski dinilai cukup baik, Rizki menilai angka tersebut belum menunjukkan optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Menurut dia, masih banyak sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal. Pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan berbasis data, termasuk melalui digitalisasi sistem pemungutan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Lebih lanjut, Rizki mengungkapkan kekhawatiran terhadap struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah.
“Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat akan membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan arah pembangunan. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, pengembangan ekonomi lokal, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif agar daerah memiliki ruang gerak yang lebih luas.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrat mencatat realisasi sebesar 94,28 persen. Meskipun menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan cukup baik, sisa anggaran yang tidak terserap dinilai sebagai indikasi belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program.
Rizki menilai, lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi menjadi salah satu penyebab utama. Ia mendorong peningkatan kualitas perencanaan serta percepatan penyelesaian hambatan administratif dan teknis.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk menutup defisit anggaran. Menurut Rizki, pola tersebut tidak boleh terus berulang karena dapat mencerminkan ketidaktepatan dalam proyeksi keuangan daerah.
“Perencanaan anggaran harus lebih realistis dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal. Pengelolaan defisit harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko di masa depan,” ujarnya.
Dalam hal efisiensi anggaran, Fraksi Demokrat mengingatkan agar kebijakan refocusing tidak mengorbankan pelayanan publik. Rizki menegaskan bahwa prioritas anggaran harus tetap pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fraksi Demokrat juga mencermati adanya ketimpangan capaian indikator kinerja antar perangkat daerah. Sebagian indikator melampaui target, sementara yang lain belum tercapai atau bahkan belum terukur secara memadai.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyusunan indikator kinerja yang lebih realistis, terukur, dan berbasis hasil, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi,” kata Rizki.
Di sektor pendapatan, ia kembali menegaskan bahwa pengelolaan PAD masih jauh dari optimal. Rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, serta penegakan regulasi yang belum maksimal menjadi hambatan utama.
Sebagai solusi, Fraksi Demokrat mendorong inovasi dalam tata kelola pendapatan, termasuk pendataan ulang objek pajak, digitalisasi sistem, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Menutup pandangannya, Rizki menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Ia menyebut prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan orientasi hasil harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan.
“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh komitmen seluruh unsur pemerintahan untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan publik akan meningkat,” ucapnya.(ADV)
