Pekanbaru – Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sistem pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (14/4).
Kunjungan itu dilakukan bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Kampar diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan terkait pelayanan publik dibahas, mulai dari standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, hingga langkah pencegahan maladministrasi.
Wakil Bupati Kampar Misharti mengatakan, pelayanan publik yang baik menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan dirinya. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
“Kami ingin sistem pelayanan publik di Kabupaten Kampar terus dibenahi agar semakin profesional dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat,” ujar Misharti.
Ia menambahkan, kunjungan ke Ombudsman RI Perwakilan Riau menjadi bagian dari langkah evaluasi terhadap sistem pelayanan yang selama ini berjalan di lingkungan Pemkab Kampar.
Menurut Misharti, masukan dari Ombudsman sangat penting sebagai bahan perbaikan bagi setiap OPD dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami berharap ada penguatan koordinasi dan pendampingan sehingga pelayanan publik di Kabupaten Kampar semakin baik dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kampar yang aktif melakukan koordinasi dengan Ombudsman dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Ombudsman menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah terjadinya maladministrasi.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, sejumlah kepala OPD turut menyampaikan tantangan pelayanan di masing-masing instansi, termasuk terkait pengelolaan pengaduan masyarakat dan percepatan layanan administrasi.
Ombudsman RI Perwakilan Riau juga memberikan sejumlah masukan terkait penguatan standar pelayanan dan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan itu diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif serta berpihak kepada masyarakat.(Adv)
