PEKANBARU – Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan komitmennya dalam mendorong penyelesaian konflik lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kampar.
Komitmen tersebut disampaikan melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Dr Ardi Mardiansyah, saat menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Balai Serindit Aula Gubernuran, Pekanbaru, Kamis (16/4).
Forum tersebut membahas persoalan konflik agraria dan upaya perbaikan tata kelola lahan perkebunan di Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu, Ardi mengatakan Pemerintah Kabupaten Kampar hadir membawa aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
“Kami hadir untuk mensinergikan data dan langkah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Kampar. Kami berharap keterlibatan BAM DPR RI dapat membantu mengurai hambatan regulasi di tingkat pusat demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Ardi.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu. Sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Riau serta pejabat daerah lainnya juga turut hadir dalam agenda tersebut.
Ardi yang mewakili Bupati Kampar didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Marahalim. Dalam forum itu, Pemkab Kampar turut memaparkan sejumlah persoalan konflik agraria yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Menurut Ardi, penyelesaian sengketa lahan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum yang jelas. Selain itu, penyelesaian konflik agraria juga penting untuk menjaga stabilitas investasi dan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan pemerintah daerah terkait konflik lahan.
“Negara harus hadir memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat terkait hak atas tanah,” kata Adian.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret guna menyelesaikan konflik agraria dan memperbaiki tata kelola lahan perkebunan di Riau.
Melalui forum BAM DPR RI tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan lebih cepat sehingga memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.(Adv)
