BANGKINANG KOTA, voiceriau.com – Pemerintah Kabupaten Kampar menyiapkan strategi efisiensi anggaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menghadapi keterbatasan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Langkah tersebut dilakukan menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu tantangan keuangan daerah. Pemerintah menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian terhadap pelayanan dasar dan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, didampingi jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri anggota dewan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Taridi mengapresiasi penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi. Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan DPRD menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan APBD.
“Semoga pandangan fraksi-fraksi ini dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam mewujudkan peraturan daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ahmad Taridi.
Efisiensi dan Optimalisasi Pendapatan
Dalam jawaban pemerintah, Pemkab Kampar menyampaikan apresiasi kepada delapan fraksi DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, atas berbagai saran, pertanyaan, serta masukan terhadap rancangan APBD 2027.
Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar kebijakan anggaran lebih terarah, realistis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah akan menerapkan efisiensi belanja, menetapkan skala prioritas, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan keuangan sekaligus memastikan program strategis tetap berjalan.
Salah satu perhatian utama adalah peningkatan PAD. Dalam usulan RAPBD 2027, target PAD ditetapkan sebesar Rp572,787 miliar.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya penghitungan potensi pendapatan secara realistis, penguatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Selain itu, digitalisasi pemungutan dan pemutakhiran data pendapatan akan diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penerimaan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Kampar menegaskan bahwa pembangunan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemerataan pelayanan publik.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga memberi perhatian terhadap fasilitasi pesantren, penguatan pengawasan keuangan desa, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat, urgensi pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah belanja yang tidak mendesak sekaligus menjaga agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perkuat Sinergi Pembangunan
Selain pembenahan pengelolaan anggaran, Pemkab Kampar menilai sinergi dengan DPRD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan pendanaan, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong peningkatan investasi.
Pemerintah juga membuka ruang pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD Kampar untuk mendalami berbagai masukan dan persoalan yang masih memerlukan penjelasan sebelum rancangan APBD ditetapkan.
Melalui pembahasan yang transparan dan akuntabel, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tantangan fiskal, ketepatan menentukan prioritas akan menjadi kunci agar anggaran daerah tetap mampu mendorong pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.(***)
