KAMPAR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Fraksi, Min Amir Habib Efendi Pakpahan, SH, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Bangkinang, Kamis (14/8/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan delapan catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, Golkar menekankan agar perencanaan belanja langsung tetap sejalan dengan agenda pembangunan serta arah kebijakan daerah.
“Belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kepentingan rakyat, bukan sekadar rutinitas belaka,” kata Min Amir di hadapan rapat paripurna.
Kedua, penggunaan anggaran diminta lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat luas.
“Kami minta Pemda memperhatikan waktu pelaksanaan pembangunan fisik agar tidak molor. Pekerjaan harus tuntas dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ketiga, Golkar menyoroti masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sampai Agustus ini PAD baru 45–50 persen. Pemerintah harus mengambil langkah taktis agar penerimaan bisa meningkat, karena ini menyangkut keberlanjutan pembangunan,” ucapnya.
Keempat, di sektor kesehatan, Fraksi Golkar meminta Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan obat-obatan.
“Jangan sampai tahun depan masyarakat kekurangan obat. Anggaran 2025 harus diantisipasi untuk stok 2026,” ujar Min Amir.
Kelima, di sektor pendidikan, Pemda didorong meningkatkan sarana prasarana sekolah.
“Baik fasilitas indoor maupun outdoor di semua jenjang harus ditingkatkan. Pendidikan yang baik butuh dukungan infrastruktur memadai,” katanya.
Keenam, Fraksi Golkar juga menyoroti program makan siang gratis Presiden Prabowo Subianto. Menurut Min Amir, pengawasan harus diperketat.
“Kami mendapat laporan masih ada makanan basi dan tidak sesuai selera masyarakat tempatan. Ini harus segera dibenahi agar program nasional ini benar-benar bermanfaat,” ungkapnya.
Ketujuh, Fraksi Golkar menekankan penyelesaian persoalan tunda bayar.
“Pihak ketiga sudah lama menunggu. Kami minta Pemda segera menuntaskan pembayaran ini,” ujarnya.
Kedelapan, terhadap pos anggaran pembangunan, Golkar mengingatkan agar prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan tetap dipegang.
“Tujuan akhirnya jelas: pemerataan pembangunan dan kemakmuran rakyat Kampar,” tegasnya.
Selain delapan catatan itu, Fraksi Golkar juga mendorong agar postur APBD Perubahan 2025 dibuat lebih proporsional antara belanja publik dan belanja pegawai, demi kesejahteraan masyarakat.
“Berdasarkan rapat Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kampar, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Golkar menyetujui untuk melanjutkan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 pada tingkat selanjutnya,” tutup Min Amir.(FLS)
