Pelalawan – Bupati Pelalawan H. Zukri secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2027 yang dilaksanakan di Ruang Pembaharuan Bappeda Kabupaten Pelalawan, Rabu (11/2/2026).
Forum ini merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, sekaligus menjadi ruang dialog untuk menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga unsur masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Berbagai persoalan pembangunan tersebut harus mampu dijawab melalui intervensi program yang terarah, terintegrasi, dan berbasis skala prioritas, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2025-2029.” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Zukri mengungkapkan bahwa dinamika kemampuan keuangan daerah juga menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan. Bupati menyebutkan, pada Tahun Anggaran 2025 APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp1,9 triliun, sementara pada Tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp1,7 triliun atau berkurang sekitar Rp200 miliar.
“Kondisi ini tidak menyurutkan optimisme kita. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan yang merata sesuai visi Pelalawan Menawan tetap dapat kita wujudkan.” katanya.
Bupati juga mendorong dukungan anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Pelalawan-Siak untuk turut memperjuangkan program-program strategis daerah, di antaranya percepatan pembangunan Sentral Pangan di Pulau Mendol serta pembangunan Jalan Lintas Bono.
Selain itu, Bupati mengajak para pelaku dunia usaha agar semakin meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam mendukung pembangunan, khususnya melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Saya meyakini, melalui kolaborasi, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, provinsi, pusat, DPRD, dunia usaha, maupun masyarakat berbagai permasalahan yang dihadapi akan dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan tutupnya.(ADV)
