KAMPAR, Voiceriau.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berlangsung dinamis di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Selasa (25/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Zulpan Azmi dan dihadiri Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, serta Wakil Bupati Kampar Misharti.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi pertama yang menyampaikan pandangan. Melalui juru bicaranya, Zumrotun, Gerindra menekankan sejumlah poin strategis yang dinilai penting untuk arah pembangunan Kampar pada 2026.
Tidak hanya memberikan catatan anggaran, fraksi ini juga menyampaikan pesan politik pembangunan, penegasan arah kebijakan nasional, serta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah.
Fraksi Gerindra secara eksplisit meminta pemerintah daerah agar memastikan APBD 2026 sejalan dengan program pemerintah pusat, terutama agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal dengan Asta Cita.
Menurut Gerindra, aligning kebijakan antara pusat dan daerah penting untuk memastikan semua program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Gerindra menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal dan memantau langsung implementasi program tersebut. Bagi fraksi ini, dukungan terhadap Asta Cita bukan sekadar komitmen politik, tetapi upaya menyelaraskan prioritas pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, hingga peningkatan kualitas SDM.
Dalam pandangan umum tersebut, Gerindra menyoroti disparitas pembangunan yang masih terlihat nyata di berbagai wilayah Kampar. Fraksi meminta pemerintah daerah lebih adil dalam pengalokasian anggaran, terutama di sektor infrastruktur.
Gerindra menilai jalan-jalan rusak, akses yang minim di desa terpencil, serta keterbatasan konektivitas antarwilayah masih menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan harus menyentuh masyarakat bawah. Jalan rusak diperbaiki, jalan baru dibuka, dan perencanaan harus matang,” demikian sebagian isi pandangan fraksi yang dibacakan Zumrotun.
Sektor pendidikan juga mendapat sorotan khusus. Gerindra menilai kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
Fraksi meminta perbaikan sekolah-sekolah rusak, pembangunan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas guru sebagai garda depan.
Bagi Gerindra, investasi pendidikan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi membangun fondasi masa depan Kampar.
Di sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, Gerindra mendorong adanya kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Menurut mereka, kebijakan ekonomi daerah harus lebih kreatif, inovatif, dan berbasis potensi lokal.
Gerindra memandang bahwa pengembangan sektor pariwisata dan UMKM bisa menjadi pintu masuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, selama dikelola dengan sinergi dan keberpihakan yang jelas terhadap masyarakat kecil.
Sektor primer turut menjadi perhatian besar Fraksi Gerindra. Pertanian, peternakan, dan perikanan dinilai sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat produksi, meningkatkan pendampingan petani, serta memperbaiki rantai pemasaran sehingga petani, nelayan, dan peternak bisa merasakan peningkatan kesejahteraan yang nyata.
Di akhir penyampaian, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya komunikasi yang sehat antara legislatif dan eksekutif. Pihaknya mengajak semua unsur untuk melihat persoalan daerah dari sudut pandang positif, sebagai bagian dari proses menuju perubahan yang lebih baik.
Gerindra menegaskan bahwa pihaknya tidak melihat pembangunan melalui kacamata kepentingan partai, tetapi berdasarkan amanah undang-undang dan kebutuhan masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Gerindra ini mempertegas bahwa pembahasan APBD 2026 bukan sekadar urusan teknis anggaran, tetapi menyangkut arah pembangunan Kampar ke depan. Catatan, kritik, dan saran yang disampaikan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.(FLS)
