KAMPAR – Dugaan pencemaran yang terjadi di hulu Sungai Kampar memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat Kabupaten Kampar. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kampar, Jihad Aqsha, S.E., mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar untuk segera turun ke lapangan melakukan investigasi menyeluruh, termasuk pengambilan sampel air guna memastikan kondisi sebenarnya.
Menurut Jihad, respons cepat dari pemerintah sangat dibutuhkan mengingat Sungai Kampar bukan sekadar aliran air biasa, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat yang menopang berbagai sektor penting, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga aktivitas ekonomi.
“DLH Kabupaten Kampar harus segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi sungai dan melakukan pengambilan sampel air. Hasil investigasi itu nantinya menjadi dasar untuk langkah lanjutan,” kata Jihad, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial karena dugaan sumber pencemaran berada di wilayah hulu sungai yang masuk kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota, sementara aliran Sungai Kampar melintasi sejumlah daerah di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Kampar.
Karena itu, Jihad meminta DLH Kampar segera membangun koordinasi intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, sinergi lintas wilayah mutlak diperlukan agar akar persoalan dapat diidentifikasi secara akurat.
“Karena ini diduga berkaitan dengan wilayah lintas provinsi, maka DLH Kampar perlu segera berkoordinasi dengan DLHK Provinsi Riau. Setelah itu, komunikasi juga harus dibangun dengan pemerintah di Sumatera Barat agar penanganannya efektif,” ujarnya.
Jihad menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mengingatkan bahwa Sungai Kampar memiliki peran strategis bagi ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari keberadaan sungai tersebut.
Bagi masyarakat Kampar, kata dia, sungai itu menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, menopang sistem irigasi pertanian, mendukung aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya, hingga menjadi salah satu penopang sektor pariwisata berbasis alam.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan terlalu lama. Sungai Kampar menyangkut hajat hidup orang banyak. Dampaknya bisa sangat luas jika kualitas air terus menurun,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat, dugaan pencemaran disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas penambangan di kawasan hulu sungai. Meski demikian, Jihad menekankan bahwa informasi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan akhir sebelum ada pembuktian ilmiah.
Ia meminta semua pihak tidak berspekulasi sebelum hasil investigasi lapangan dan uji laboratorium keluar. Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi kunci untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kita tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Harus ada investigasi lapangan dan hasil laboratorium yang valid agar kita tahu apakah benar terjadi pencemaran, seberapa parah kondisinya, dan apa penyebab utamanya,” kata Jihad.
Ia juga menegaskan bahwa pengambilan sampel air harus dilakukan di beberapa titik strategis agar hasilnya komprehensif. Pemeriksaan kualitas air tersebut, lanjutnya, penting untuk mengukur parameter pencemaran sekaligus menelusuri sumber kontaminasi yang diduga berasal dari kawasan hulu.
Menurut Jihad, hasil investigasi nantinya harus menjadi dasar pemerintah untuk mengambil langkah konkret. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
“Kalau nanti terbukti ada pencemaran atau pelanggaran aturan lingkungan, tentu harus ada tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Lingkungan hidup dan hak masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Lebih jauh, DPRD Kampar berharap kolaborasi antara DLH Kabupaten Kampar, DLHK Provinsi Riau, serta instansi terkait di Sumatera Barat dapat mempercepat penanganan persoalan ini. Jihad menilai, kerja sama antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan kualitas air Sungai Kampar tetap terjaga.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap Sungai Kampar bukan hanya soal menjaga ekosistem, tetapi juga menjaga masa depan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam tersebut.
“Yang terpenting sekarang adalah pemerintah bergerak cepat agar masyarakat mendapat kepastian. Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga Sungai Kampar agar tetap lestari dan aman dimanfaatkan generasi sekarang maupun mendatang,” tutup Jihad.
