Oleh: Nur Adlin, Tokoh Masyarakat Kampar
Persoalan Taman Kota Bangkinang dan Islamic Center harus kita lihat dengan kepala dingin. Mari mulai dengan prasangka baik: niat membangun wajah ibu kota Kabupaten Kampar tentu mulia. Kita semua ingin Bangkinang tampil indah, teratur, dan membanggakan. Tidak ada yang menolak kemajuan. Namun, di balik niat baik itu, ada catatan serius yang tak bisa diabaikan.
Masalah utama bukan semata pada alokasi anggaran saat ini, melainkan pada belanja sebelumnya yang terlanjur mubazir. Taman Kota dan Islamic Center baru saja dibangun, segar dalam ingatan masyarakat. Namun, sebagian fasilitasnya sudah rusak.
Kubah-kubah mulai berkarat, drainase bermasalah, dan material yang dipakai terbukti tidak tahan cuaca. “Bukankah ini pertanda sejak awal ada kesalahan spesifikasi, kesalahan perencanaan, atau bahkan kesalahan tata kelola proyek?”
Pertanyaan rakyat sederhana: “Mengapa bangunan publik baru beberapa tahun berdiri sudah tampak reyot?” Apakah kita benar-benar tak mampu mencari arsitektur yang baik dan material yang layak? Ataukah proyek dikerjakan dengan asal-asalan, sekadar menghabiskan anggaran, lalu ditinggalkan?
Lebih jauh, alasan pemerintah bahwa rehabilitasi dilakukan demi memperbaiki drainase untuk mengantisipasi banjir justru menyingkap persoalan logika kebijakan.
Rakyat paham, masalah banjir di Bangkinang dan sekitarnya tidak bisa diurai hanya dari jantung kota. Banjir adalah persoalan ekosistem, dari hulu ke hilir.
“Percuma mempercantik drainase di tengah kota bila penyebab utama banjir ada di kawasan hulu yang gundul, sungai yang menyempit, atau tata ruang yang semrawut.” Itu ibarat menutup atap yang bocor dengan cat baru tanpa pernah menambal lubangnya.
Karena itu penting ditegaskan: “Jangan libatkan lagi penjahit lama dalam merehabilitasi kain yang robek.”
Jika mereka yang dulu salah mengukur dan salah memotong tetap diberi pekerjaan, hasilnya hanya robekan baru. Perbaikan seharusnya menghadirkan wajah baru, bukan sekadar menutupi borok lama.
Harapan masyarakat jelas: pembangunan ibu kota Kampar harus terintegrasi, selaras antarbangunan, bukan tambal-sulam. Islamic Center, taman, pagar, gerbang, drainase, dan fasilitas publik lainnya harus punya satu nafas arsitektur yang elegan, bukan berbeda-beda arah seolah tanpa masterplan. “Bangunan publik adalah wajah kebanggaan, bukan sekadar proyek kontrak.”
Dan di atas segalanya, rakyat punya hak untuk mengawal, mengoreksi, bahkan menolak bila terjadi keamburadulan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip.
Kalau perlu, proyek diaudit sejak awal, ditelusuri siapa yang bertanggung jawab atas belanja mubazir kemarin, dan siapa yang harus disingkirkan dari pekerjaan hari ini.
Berprasangka baik memang awal yang bijak. Tetapi “prasangka baik tanpa pengawasan hanyalah undangan untuk mengulangi kesalahan.
Kampar tak boleh lagi menjadi ladang percobaan arsitektur gagal atau tempat mengalirnya anggaran sia-sia. Terlebih, jangan biarkan rakyat dibodohi dengan alasan “antisipasi banjir” yang menutup mata dari akar masalah sebenarnya.
Kita ingin Bangkinang maju, indah, dan membanggakan. Itu hanya bisa dicapai dengan cara yang jujur, profesional, tepat guna, dan bertanggung jawab.
Apresiasi layak diberikan kepada Pak Jefry Noer atas semangat membangun ibu kota Kampar di masanya. Kini, harapan besar tertumpu pada Ongah Ahmad Yuzar selaku Bupati Kampar, agar mampu menyamai bahkan melampaui semangat tersebut.(***)
