KAMPAR – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kampar, Eko Sutrisno, menyoroti sejumlah isu krusial dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2025, Senin (13/4/2026). Fokus utama yang disampaikan meliputi persoalan kemiskinan, tata ruang, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Dalam rapat paripurna, Eko menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar yang secara umum berada pada kategori baik dan memuaskan. Namun, ia menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dibenahi.
Salah satu sorotan utama adalah rendahnya capaian penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kampar. Menurut Eko, persentase penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 46 persen pada tahun 2025 tergolong belum memuaskan dan memerlukan evaluasi menyeluruh.
“Program pengentasan kemiskinan harus dievaluasi secara serius, termasuk mengidentifikasi kendala di lapangan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dan pendapatan UMKM masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Eko juga menyinggung persoalan tata ruang yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Ia menyoroti keterlambatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin bangunan, serta maraknya alih fungsi lahan yang sulit dikendalikan.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada ketidakteraturan pembangunan dan berpotensi menimbulkan persoalan jangka panjang jika tidak segera ditangani secara serius.
Di sisi lain, Fraksi Nasdem juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Eko menegaskan perlunya penegakan peraturan daerah secara tegas dan konsisten, khususnya terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
“Optimalisasi PAD harus menjadi perhatian, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan kekayaan daerah,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi Nasdem juga menekankan pentingnya pengelolaan belanja daerah yang lebih berpihak pada pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dinilai harus menjadi prioritas utama.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Nasdem DPRD Kampar pada prinsipnya tetap menyetujui LKPJ Bupati Kampar Tahun 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, sembari mendorong perbaikan di berbagai sektor strategis ke depan.(ADV)
