PEKANBARU, Voiceriau.com – Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (26/11/2025). Penyampaian ini menjadi awal pembahasan resmi antara pemerintah provinsi dan legislatif terkait arah kebijakan fiskal Riau tahun depan.
Dalam pemaparannya, SF Hariyanto menyebut penyusunan APBD 2026 didasari oleh kondisi ekonomi Riau yang menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 tercatat 4,98 persen, naik dari 4,59 persen pada triwulan sebelumnya. Ia mengatakan, penguatan ekonomi tersebut menegaskan posisi strategis Riau dalam struktur ekonomi nasional.
Riau saat ini berkontribusi 22,95 persen terhadap PDRB Sumatera dan 5,14 persen terhadap perekonomian nasional. Dengan capaian tersebut, Riau menjadi provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar keenam secara nasional dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa. “Posisi ini menjadi modal penting untuk melanjutkan percepatan pembangunan,” ujar Hariyanto.
Untuk tahun 2026, pemerintah provinsi menetapkan tema pembangunan “Penguatan Pondasi Transformasi dan Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan.” Tema ini dijabarkan ke dalam empat fokus utama, yakni transformasi sosial, transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Riau menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp8,254 triliun. Target itu terdiri dari PAD Rp5,279 triliun, pendapatan transfer Rp2,965 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp9,25 miliar. SF Hariyanto menyebut peningkatan PAD akan ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, pengendalian kebocoran, serta peningkatan transparansi.
Ia juga menyampaikan sejumlah langkah yang tengah diperjuangkan pemerintah provinsi, termasuk pengembalian PPN 21, optimalisasi bagi hasil sawit, serta pemanfaatan potensi migas non-konvensional.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp8,3 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar, penguatan layanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap transformasi ekonomi dan tata kelola. Pemprov juga menetapkan proyeksi Silpa Rp60,8 miliar.
Pada bagian lain, Hariyanto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi ekonomi. Pemprov Riau menargetkan inflasi 2026 tetap di bawah 3 persen melalui penguatan peran TPID, penguatan pasokan, serta pengendalian harga pada periode hari besar keagamaan.
Menurutnya, seluruh arah kebijakan tersebut disusun untuk memastikan APBD 2026 mampu memberikan manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat Riau.(MCR/*)
