BAGANSIAPIAPI, Voiceriau.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, saat meninjau langsung pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses perekaman identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu berjalan dengan baik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Rohil memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian berbasis digital agar pelayanan lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik kunjungan Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukungan penting dalam pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung administrasi kepegawaian secara digital, termasuk dalam pengelolaan dokumen kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Dengan sistem tersebut, proses administrasi diharapkan menjadi lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap prosedur manual.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari proses validasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.
Menurutnya, validasi identitas digital menjadi langkah penting untuk memastikan ketertiban pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.
Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur sekaligus mempermudah pelayanan bagi pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.
Dalam pelaksanaannya, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan data.
Meski demikian, kendala tersebut berhasil diatasi sehingga kegiatan tetap berjalan normal. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi teknis menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu ini juga merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital sehingga data dan dokumen dapat dikelola secara lebih sistematis.
Melalui penerapan TTE dan optimalisasi aplikasi SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Rohil dalam menyesuaikan tata kerja pemerintahan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin mengandalkan sistem informasi digital. ***(Infotorial)
