BAGANSIAPIAPI, Voiceriau.com – Sekitar 80 satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP), menerima manfaat Program Revitalisasi Sekolah.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil menegaskan bahwa kewenangannya sebatas melakukan pengawasan dan pemantauan, bukan mengelola ataupun mencairkan dana bantuan.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah, S.STP., dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi forum tersebut menjadi untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program sekaligus mempertegas pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan sekolah penerima bantuan.
Menurut Riwansyah, Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima, sedangkan pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan. Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut, tegas Riwansyah.
Ia juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan permintaan jatah maupun pungutan oleh pihak dinas dalam pelaksanaan program revitalisasi. Riwansyah mengemukakan dugaan tersebut dan mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memperoleh informasi yang terverifikasi.
Ia menegaskan, pemahaman terhadap mekanisme penyaluran dana dan izin pembagian sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam rapat bantuan tersebut, sejumlah kepala sekolah penerima turut menyampaikan keterangan mengenai penyaluran dana dan perkembangan revitalisasi pekerjaan di sekolah masing-masing.
Kepala TK Attabi’in menyampaikan bahwa dana bantuan diterima langsung oleh pihak sekolah secara utuh. Ia juga menyebutkan kemajuan pekerjaan fisik di sekolahnya telah mencapai sekitar 95 persen. Berdasarkan pengalamannya, tidak terdapat pungutan dari Disdikbud Rohil dalam pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi, Saringah, mengapresiasi Arah dan pendampingan yang diberikan Disdikbud Rohil. Ia menyatakan penyaluran dana berlangsung secara transparan dan tidak disertai pungutan oleh pihak kabupaten.
Keterangan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam. Ia membantah adanya pungutan sebagaimana isu yang beredar di media sosial dan menjelaskan bahwa pengelolaan dana serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
Keterangan para kepala sekolah tersebut disampaikan dalam forum koordinasi sebagai bagian dari penjelasan mengenai pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir.
Riwansyah mengapresiasi pelaksanaan program yang memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan di Rohil untuk memperbaiki fasilitas belajar. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.
Disdikbud Rohil menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai kewenangannya. Sementara itu, sekolah penerima bantuan bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme program yang telah ditetapkan.
Melalui koordinasi antara dinas dan satuan pendidikan, Program Revitalisasi Sekolah diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah dan peserta didik di Kabupaten Rokan Hilir.***( Infotorial)
