BANGKINANG, Voiceriau.com – Dinamika internal Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan setelah Komisi I DPRD Kampar memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Hambali untuk memberikan klarifikasi terkait sejumlah isu krusial yang menuai perhatian publik.
Rapat dengar pendapat (RDP) berlangsung di Gedung DPRD Kampar, Senin (17/11/2025), dan menghadirkan pembahasan berlapis yang mencerminkan kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam penjelasannya, Hambali mengungkap bahwa salah satu topik utama adalah evaluasi tahap kedua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Ia menegaskan bahwa secara aturan evaluasi tersebut dibenarkan, namun pelaksanaannya dinilai masih menyisakan ketidakadilan.
Hambali bahkan menyoroti ketidakjelasan peran Panitia Seleksi (Pansel). Ia mengaku tidak mengetahui siapa saja anggota pansel dan penguji yang saat ini bekerja.
“Saya sudah tanya ke provinsi, katanya tidak ada usulan baru. Artinya pansel masih yang lama,” ucapnya.
Kondisi ini, menurut Hambali, menimbulkan pertanyaan serius terkait akuntabilitas dan transparansi dalam proses seleksi pejabat eselon.
Isu lain yang mencuat dalam RDP adalah soal belum ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hambali menjelaskan bahwa dokumen tersebut belum pernah sampai ke mejanya.
“Kalau ada yang bilang saya mempersulit, bawa orangnya, ajak saya ketemu,” ujar Hambali menepis tudingan bahwa dirinya menjadi penghambat proses pembayaran Tunda Bayar.
Ketua Komisi I DPRD Kampar, Ristanto, menegaskan bahwa percepatan pembayaran Tunda Bayar adalah prioritas.
Menurutnya, para penyedia jasa sudah menunaikan pekerjaan, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban yang harus segera dipenuhi.
“Kami mendukung penuh penyelesaiannya. Jangan sampai para pekerja menjadi korban dari lambatnya administrasi,” kata Ristanto.
Komisi I juga mempertanyakan ketidakjelasan pengadaan kendaraan dinas yang belakangan memicu tanda tanya, mulai dari keberadaannya hingga proses pengadaannya. Hambali menyebut dirinya tidak mengetahui detail pengadaan tersebut.
Lebih jauh, Ristanto yang juga merupakan kader partai Gerindra menyoroti pembatalan Program langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yaitu Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menyebut Kampar telah memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar dari Kementerian PUPR, namun program yang seharusnya berjalan itu tiba-tiba batal tanpa penjelasan memadai.
“Kami sudah tanya Sekda, beliau juga tidak tahu alasan pembatalan. Informasinya hanya diterima sepihak tanpa diskusi,” ujarnya.
Ristanto menilai keputusan tersebut justru menghambat implementasi program strategis Presiden yang telah difasilitasi secara nasional.
“Semestinya daerah menjalankan program, bukan membiarkannya batal begitu saja,” tambahnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kampar, Min Amir Habib Efendi Pakpahan, menekankan perlunya kehati-hatian dari Bupati Kampar dalam mengambil keputusan yang menyangkut administrasi pemerintahan.
Menurutnya, Komisi I akan memberikan rekomendasi resmi terkait persoalan-persoalan yang muncul.
Terkait persoalan administrasi, Komisi I mempertanyakan munculnya paraf maupun tanda tangan Wakil Bupati dalam dokumen tertentu. Padahal, menurut aturan yang berlaku, paraf tertinggi dalam alur administrasi adalah Sekretaris Daerah (Sekda).
“Tidak ada aturan yang menyebutkan Wakil Bupati ikut paraf. Itu yang kami pertanyakan, aturan mana yang dipakai sehingga tiba-tiba ada paraf Wabup?” ujar Min Amir yang juga Sekretaris Fraksi Golkar itu.
Sekda Hambali pun mengaku kebingungan. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang membenarkan Wakil Bupati melakukan paraf atau menandatangani dokumen administrasi yang bukan menjadi kewenangannya.
“Kenapa dalam administrasi daerah, paraf atau tanda tangan Wabup itu dianggap tidak sah? Karena memang tidak ada aturannya. Dan inilah yang membuat proses administrasi di Kampar menjadi melambat,” tegas Min Amir.
Serangkaian persoalan yang diungkap dalam RDP ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antarperangkat daerah yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan strategis.
Komisi I menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian masalah agar pemerintahan daerah kembali berjalan efektif dan akuntabel.
“Harapannya, apa yang menjadi masalah bisa segera ditangani dan mendapat penyelesaian yang jelas,” ujar Min Amir.
RDP ini menjadi penanda bahwa Kampar tengah berada pada persimpangan penting dalam tata kelola pemerintahan.
Publik kini menanti respons konkret dari kepala daerah serta langkah korektif untuk memastikan pelayanan publik dan program strategis nasional tidak kembali tersendat.(FLS)
