Bangkinang Kota, – Wakil Bupati Kampar Misharti menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal berbasis halal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Misharti saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah dan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal secara virtual di Ruang Media Center Bangkinang Kota, Senin (20/4).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Komjen Pol Tomsi Tohir dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Kampar dalam kegiatan itu di antaranya Asisten II Bidang Pembangunan dan SDM Drs. Muhammad MSi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dr. Yuli Usman MAg, perwakilan Forkopimda, Badan Pusat Statistik Kampar, Kepala Bagian Ekonomi Purwoko, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kampar.
Dalam kesempatan tersebut, Misharti mengatakan pengendalian inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama daya beli warga terhadap kebutuhan pokok.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan distribusi pangan berjalan lancar serta harga bahan kebutuhan tetap stabil di pasaran.
“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan solusi nyata agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Misharti.
Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kampar terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pengawasan pasar, pengendalian distribusi pangan, dan pemberdayaan petani lokal guna menjaga kestabilan pasokan bahan pokok.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga mengevaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas pemerintah pusat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Misharti menyebut kebutuhan rumah layak di Kabupaten Kampar terus meningkat setiap tahun. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan seperti penyediaan lahan dan keterjangkauan harga rumah.
Meski demikian, Pemkab Kampar dipastikan siap bersinergi dengan pemerintah pusat, pengembang perumahan, dan pihak perbankan guna mempercepat realisasi program tersebut.
Pada agenda sosialisasi jaminan produk halal, Misharti juga menyoroti potensi besar sektor UMKM Kampar, khususnya produk kuliner dan olahan pangan lokal.
Ia menilai sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Produk halal adalah jaminan kualitas dan kepercayaan. Dengan sertifikasi halal, UMKM Kampar akan lebih mudah menembus pasar nasional bahkan internasional,” katanya.
Misharti menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing produk lokal.
“Kampar siap mendukung kebijakan nasional demi terciptanya ekonomi yang stabil, masyarakat yang sejahtera, dan produk lokal yang berkualitas,” tutupnya.(Adv)
