TAPUNG HULU – Pemerintah Kabupaten Kampar langsung mengambil langkah tegas menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tapung Hulu, Rabu (19/8/2026).
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Program MBG Kabupaten Kampar yang juga Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, turun langsung meninjau kondisi para siswa sekaligus memastikan penanganan medis berjalan setelah menerima informasi adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makanan yang didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam peninjauan itu, Misharti didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah memastikan para siswa yang mengalami gejala mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.
Tidak hanya memastikan kondisi korban, Misharti juga langsung mengambil keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas produksi SPPG yang diduga berkaitan dengan makanan tersebut.
Ia meminta pengelola SPPG tidak melakukan produksi maupun distribusi makanan sampai proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap sumber makanan selesai dilakukan.
“Ini tutup dulu, tidak boleh produksi dulu. Enggak boleh seperti ini. Kita mau dan kita ingin melancarkan program ini karena program ini bagus,” tegas Misharti saat melakukan peninjauan.
Menurut dia, program MBG merupakan program yang memiliki tujuan baik karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan pangan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.
Ia tidak ingin persoalan keamanan makanan justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Jangan sampai ini dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab. Sesuaikan dengan prosedur, SOP-nya, karena program ini bagus untuk anak-anak kita. Kalau sudah keracunan seperti ini, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Misharti menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan masyarakat, termasuk para siswa yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Ini masyarakat saya, anak saya, warga kita Kampar. Maka saya bertanggung jawab untuk ini. Walaupun SPPG yang melakukan, kami juga bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak,” katanya.
Berdasarkan data sementara yang disampaikan Misharti saat peninjauan, puluhan siswa mendapat pemeriksaan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah Tapung Hulu.
Sebanyak 80 siswa tercatat mendapat penanganan di UPTD Puskesmas Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu. Sementara itu, sebanyak 65 siswa lainnya menjalani pemeriksaan di UPT Puskesmas Tapung.
Angka tersebut merupakan data yang diperoleh pemerintah daerah saat peninjauan dan masih dapat berubah seiring proses pendataan serta pemeriksaan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan.
Misharti mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian tersebut sebelum hasil pemeriksaan medis dan uji laboratorium terhadap sampel makanan diketahui.
Karena itu, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi para siswa.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Evaluasi harus dilakukan menyeluruh. Jangan hanya melihat pada saat makanan dibagikan, tetapi dari awal proses pengadaan bahan makanan sampai makanan tersebut disajikan kepada anak-anak,” kata dia.
Ia juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar segera menurunkan tim medis untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pertolongan kepada para siswa.
Puskesmas yang berada di sekitar Kecamatan Tapung Hulu dijadikan sebagai pusat penanganan awal bagi siswa dengan kondisi ringan hingga sedang. Sementara siswa yang membutuhkan penanganan lebih serius dapat dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.
Dalam penanganan kejadian tersebut, Rumah Sakit Bangkinang disiapkan untuk menerima pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, Rumah Sakit Tandun, jajaran kepolisian, TNI, camat, serta tenaga kesehatan turut membantu proses penanganan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Kampar juga meminta Tim Satgas MBG melakukan investigasi terhadap sumber makanan yang diduga berkaitan dengan munculnya keluhan kesehatan pada para siswa.
Untuk memastikan penyebabnya, pemerintah daerah akan melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif maupun langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Misharti menegaskan, pemerintah tidak akan mengabaikan persoalan tersebut. Menurut dia, keselamatan anak-anak penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Kesehatan anak-anak harus menjadi yang utama. Kita ingin program ini berjalan dengan baik, tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang ada,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG meningkatkan pengawasan. Tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga pengelola SPPG, pihak sekolah, serta seluruh unsur terkait harus memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak, mendukung tumbuh kembang peserta didik, serta menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di Kabupaten Kampar, pelaksanaan program tersebut telah berlangsung di sejumlah wilayah dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan hingga pengelola SPPG.
Namun, kejadian di Kecamatan Tapung Hulu menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan pangan dan keselamatan para penerima manfaat.
Meski demikian, Misharti memastikan insiden tersebut tidak serta-merta menghentikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurut dia, yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
“Programnya bagus dan kami tetap mendukung program ini. Tetapi pelaksanaannya harus benar, harus mengikuti SOP, dan pengawasan harus diperketat agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang bergerak cepat menangani para siswa sejak informasi kejadian diterima.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya kepada Rumah Sakit Tandun, camat, puskesmas, pihak kepolisian serta TNI atas tindakan cepat dalam penanganan insiden siswa yang terkena keracunan. Semoga ke depannya tidak terjadi kembali,” kata Misharti.
Pemerintah Kabupaten Kampar kini menunggu hasil pemeriksaan medis dan uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa.
Sampai hasil pemeriksaan tersebut keluar, SPPG yang berkaitan dengan kejadian itu diminta menghentikan sementara kegiatan produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus untuk memastikan makanan yang nantinya kembali didistribusikan kepada siswa telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.(***)
