Bangkinang Kota, Voiceriau.com – Di tengah teriknya siang Kamis (13/11/2025), halaman Kantor Bupati Kampar dipenuhi massa asal Kecamatan Kampar Kiri yang menyuarakan keluhan soal rusaknya jembatan penghubung di daerah mereka.
Di antara kerumunan warga, Wakil Bupati Kampar, Misharti tampak hadir langsung menemui para demonstran.
Langkah Wakil Bupati turun langsung ke lapangan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah ingin meredam keresahan publik dan memastikan komunikasi tetap terbuka.
Misharti datang bersama Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Riadel Fitri serta Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Afrudin Amga.
“Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan saya telah menganggarkan dana untuk perbaikan jembatan rusak pada tahun anggaran 2026,” kata Misharti di hadapan warga.
Menurutnya, anggaran tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah daerah.
Ia juga menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam terhadap kondisi di lapangan, hanya saja pelaksanaan program membutuhkan waktu dan mekanisme sesuai aturan.
“Kami memahami keluhan masyarakat. Tapi setiap pembangunan harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang transparan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja, bukan diam,” tegas Misharti.
Selain menjawab tuntutan warga, Misharti juga meluruskan sejumlah informasi yang sempat beredar di media sosial terkait dugaan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap Kampar Kiri.
Ia menegaskan, komunikasi publik perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah.
“Pemerintah akan membuka akses informasi tentang pelaksanaan anggaran ini. Masyarakat berhak tahu dan menilai kinerja kami,” ujarnya.
Bagi warga Kampar Kiri, pertemuan langsung dengan pimpinan daerah menjadi kesempatan untuk menyampaikan keluhan mereka tanpa perantara.
Salah seorang perwakilan warga mengatakan, aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan agar pemerintah memperhatikan kondisi infrastruktur yang selama ini dinilai memprihatinkan.
Dengan dialog terbuka tersebut, diharapkan ada titik temu antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kampar pun berjanji akan menjadikan perbaikan jembatan sebagai proyek prioritas yang diawasi secara transparan dan akuntabel.
Kehadiran Wakil Bupati Kampar di tengah demonstrasi itu menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah mulai mengedepankan pendekatan dialog dan partisipatif dalam menangani persoalan publik, bukan sekadar pendekatan administratif.(FLS)
