PEKANBARU, – Wakil Bupati Kampar, Dr Misharti, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 sekaligus Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 bagi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Komplek Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.
Dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Kampar hadir didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad bersama jajaran Inspektorat. Acara ini juga dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta para bupati dan wali kota beserta wakilnya dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr Evenri Sihombing.
Dalam paparannya, Evenri menyampaikan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan sejumlah catatan penting terkait efektivitas perencanaan dan penganggaran yang akan dijalankan pada tahun 2026.
Ia menekankan bahwa perencanaan anggaran harus disusun secara tepat dan berbasis kebutuhan masyarakat agar penggunaan anggaran daerah tidak menimbulkan pemborosan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya mengapresiasi peran BPKP yang selama ini turut mengawal tata kelola keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah menjadikan laporan eksekutif tersebut sebagai rujukan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem perencanaan pembangunan serta penganggaran di daerah masing-masing.
Di sela kegiatan, Wakil Bupati Kampar Dr Misharti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menindaklanjuti berbagai catatan evaluasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan BPKP dan Pemerintah Provinsi Riau. Evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 ini sangat penting agar program kerja yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan,” ujarnya.
Menurut Misharti, kehadiran Inspektorat Kabupaten Kampar dalam kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memastikan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah berjalan optimal sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan serta penyerahan dokumen Laporan Eksekutif Daerah secara simbolis kepada masing-masing kepala daerah.
Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ADV)
