BANGKINANG KOTA – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad, mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga mengangkat sejumlah isu strategis nasional.
Dalam rakor itu, pemerintah pusat menyoroti pentingnya langkah konkret daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, dibahas pula optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawas Obat dan Makanan.
Tak hanya itu, dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta aktif dalam mempercepat perizinan serta menyiapkan lahan guna mendukung target pembangunan perumahan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar per 1 April 2026, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 5,14 persen.
Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Kampar mengalami deflasi sebesar 0,23 persen. Penurunan harga ini dipengaruhi oleh langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah, seperti pelaksanaan pasar murah dan pengawasan distribusi bahan pokok menjelang hari besar keagamaan.
Kelompok transportasi tercatat menjadi penyumbang andil terbesar terhadap inflasi dengan kontribusi sebesar 0,03 persen, terutama dari komoditas angkutan antar kota.
Usai mengikuti rakor, Muhammad menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat. Ia menyebut koordinasi lintas sektor akan diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kami akan terus memperkuat sinergi untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional,” ujar Muhammad.
Ia juga memastikan Pemkab Kampar siap mendukung optimalisasi DAK Non Fisik BOK Pengawas Obat dan Makanan serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai regulasi yang berlaku.
Turut hadir dalam rakor tersebut perwakilan TPID Kabupaten Kampar dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kampar. Pemerintah daerah berharap langkah kolaboratif ini mampu menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(ADV)
