Bangkinang Kota, – Bupati Kampar Ahmad Yuzar memimpin langsung Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (2/3/2026).
Dalam forum tersebut, ia meminta seluruh camat mengawal dan memastikan usulan prioritas benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Muara Takus, Bappeda Kabupaten Kampar itu turut dihadiri Wakil Bupati Misharti dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah. Seluruh camat se-Kabupaten Kampar hadir untuk menyampaikan paparan usulan pembangunan dari kecamatan masing-masing.
Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa Pra Musrenbang merupakan tahapan penting sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten. Ia meminta agar setiap usulan yang diajukan telah melalui proses musrenbang desa dan kelurahan serta dilengkapi data yang valid.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan data yang akurat. Kecamatan menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi persoalan serta potensi wilayah,” tegasnya.
Menurut Ahmad Yuzar, penyelarasan antara program kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Ia berharap pembangunan tahun 2027 dapat lebih merata dan menyentuh seluruh kecamatan.
Wakil Bupati Misharti menambahkan, sejumlah isu strategis daerah perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027, seperti penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ardi Mardiansyah menekankan pentingnya keselarasan usulan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ia meminta setiap perangkat daerah dan camat memastikan program yang diajukan telah diverifikasi dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
Pra Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi langkah awal dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kampar tahun mendatang. Dengan keterlibatan seluruh camat, Pemerintah Kabupaten Kampar optimistis perencanaan yang disusun akan lebih terukur, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ADV)
