BANGKINANG KOTA — Pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kampar masa bakti 2025–2030, Senin (20/10/2025), di Aula Kantor Bupati Kampar bukan sekadar seremoni pergantian pengurus.
Ia menjadi momentum refleksi dan peneguhan kembali komitmen bersama untuk memajukan pendidikan di daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Hadir dalam acara itu Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., Wakil Bupati yang juga Ketua PGRI Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Hambali, S.E., M.B.A., M.H., Ketua PGRI Provinsi Riau Dr. Adolf Bastian, M.Pd., serta perwakilan Forkopimda dan tokoh pendidikan.
Di hadapan ratusan guru yang hadir, Bupati Ahmad Yuzar menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus menjadi kerja bersama antara pemerintah dan organisasi profesi.
“Pendidikan adalah pelayanan dasar yang wajib kita perkuat bersama. Dengan semangat pengurus baru, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar. PGRI memiliki peran strategis dalam membina profesionalisme dan kesejahteraan guru,” ujarnya.
Perlindungan dan Advokasi Guru
Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI Kampar, Dr. Misharti, juga melantik Mardoni, S.HI., M.H., C.Med. sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kabupaten Kampar. Pembentukan lembaga ini menegaskan peran PGRI sebagai pelindung profesi guru di tengah kompleksitas permasalahan hukum yang kerap dihadapi pendidik dalam menjalankan tugasnya.
“Jabatan dalam PGRI bukan hanya sekadar amanah organisasi, tetapi juga perjuangan untuk memperjuangkan harkat dan martabat guru,” ujar Misharti.
Ia menambahkan, pengukuhan kepengurusan kali ini juga disertai penandatanganan pakta integritas sebagai simbol komitmen terhadap transparansi, tanggung jawab, dan solidaritas sesama pendidik.
Tantangan Pendidikan Daerah
Kabupaten Kampar masih dihadapkan pada persoalan klasik pendidikan, mulai dari pemerataan kualitas tenaga pendidik hingga keterbatasan sarana pembelajaran di daerah terpencil.
Di tengah situasi itu, peran PGRI menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai wadah aspirasi guru, tetapi juga mitra kritis pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.
Ketua PGRI Provinsi Riau, Dr. Adolf Bastian, dalam sambutannya menilai langkah PGRI Kampar membentuk LKBH dan menandatangani pakta integritas adalah wujud kedewasaan organisasi profesi.
“Guru bukan sekadar pengajar, tapi penjaga peradaban. Maka, organisasi profesinya pun harus bertransformasi mengikuti tuntutan zaman,” katanya.
Harapan Baru
Kehadiran pengurus baru PGRI Kampar membawa harapan baru bagi para guru. Dengan semangat kolaborasi yang ditekankan antara pemerintah daerah dan organisasi profesi, pendidikan Kampar diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan masa depan.
“Pakta integritas adalah simbol kebersamaan kita. Pada periode ini, PGRI harus mampu memperjuangkan kesejahteraan guru secara berkelanjutan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan mutu pendidikan,” tutur Misharti menutup sambutannya.
Dengan kepengurusan baru masa bakti 2025–2030, PGRI Kabupaten Kampar diharapkan menjadi garda depan dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kampar.(FLS)
