Pekanbaru – Di tengah ruang yang dipenuhi aroma kertas laporan dan ketelitian angka, Bupati Kampar Ahmad Yuzar hadir membawa sesuatu yang lebih dari sekadar dokumen tahunan.
Pada Selasa (31/3/2026), di Kantor BPK Perwakilan Riau, ia menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2025, yang baginya bukan hanya berkas resmi, tetapi kompas moral yang menandai arah pemerintahannya, transparansi harus menjadi cahaya yang tak pernah padam.
Penyerahan LKPD Pemkab Kampar ini menjadi momentum bagi Yuzar untuk kembali menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak boleh dipandang sebatas rangkaian tabel dan angka.
Ia menegaskan setiap rupiah yang masuk dan keluar dari kas daerah merupakan titipan rakyat, yang wajib dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata bagi kehidupan mereka.
“Penyerahan LKPD ini bukan kewajiban administratif semata, tapi tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Kampar. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus betul-betul kembali kepada rakyat,” ujar Yuzar.
Acara yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Riau itu turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Riau Binsar Karyanto, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, Plt Inspektur Muhammad Irsyad, serta Kepala BPKAD Kampar Dendi Zulhairi.
Yuzar menegaskan bahwa LKPD bukan sekadar naskah administratif yang disusun di akhir tahun anggaran, melainkan cermin keterbukaan yang dapat dilihat siapa pun. Menurutnya, transparansi harus menjadi aliran air jernih dalam birokrasi, membawa perbaikan dan mengikis kebiasaan lama yang selama ini menunda kemajuan.
Menyambut proses audit yang akan dilakukan oleh BPK, Yuzar memastikan Pemkab Kampar siap memberikan seluruh data dan akses yang dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa audit bukanlah proses mencari-cari kesalahan, tetapi langkah untuk memperbaiki sistem agar semakin kuat.
“Kami membuka diri sepenuhnya terhadap proses audit. Pemeriksaan bukan hanya mencari kesalahan, tapi memastikan sistem keuangan daerah terus membaik dan mendukung pembangunan,” tegasnya.
Soal predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Yuzar menyebut bahwa capaian tersebut memang menjadi harapan, namun bukan tujuan tunggal. Baginya, ukuran tertinggi keberhasilan pengelolaan keuangan adalah bagaimana anggaran memberi dampak nyata kepada masyarakat.
“WTP itu penting, tapi jauh lebih penting bagaimana laporan keuangan mencerminkan manfaat bagi masyarakat. Anggaran harus berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Riau Binsar Karyanto memberikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemkab Kampar dalam menyerahkan LKPD. Menurutnya, komitmen tersebut merupakan sinyal positif bahwa Kampar bergerak dengan kesadaran penuh terhadap pentingnya akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi Bupati Kampar yang menyerahkan LKPD tepat waktu. Ini indikator nyata keseriusan pemerintah daerah membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Binsar.
Dalam beberapa hari ke depan, tim BPK akan mulai melakukan pemeriksaan atas LKPD Unaudited 2025. Seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kampar diminta memberikan dukungan penuh demi kelancaran proses audit serta agar hasilnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Dengan langkah ini, Ahmad Yuzar kembali menunjukkan arah kepemimpinannya: memilih berjalan dengan keterbukaan, membangun kepercayaan, dan menyandarkan pembangunan pada kejujuran anggaran.
Transparansi, baginya, adalah pondasi yang akan membawa Kampar menuju pemerintahan yang bersih, dipercaya, dan siap menatap masa depan tanpa bayang-bayang keraguan.(ADV)
