PEKANBARU – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan meminta pendampingan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau.
Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi di Kantor BPKP Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (13/2).
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yuzar menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan di Kabupaten Kampar didampingi oleh aspek pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Ahmad Yuzar.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar tidak ingin bekerja dalam keraguan hukum maupun administrasi. Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam menghindari potensi penyimpangan anggaran.
“Kita tidak ingin bekerja dalam keraguan. Setiap gerak pembangunan harus memiliki landasan hukum dan administrasi yang kokoh,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kampar didampingi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kampar, di antaranya Asisten III Syahrizal, Plt Inspektorat Muhammad Irsyad, Kepala BPKAD Dendi Zulhairi, Kepala Bapenda Zamhur, Kepala Dinas Kesehatan Asmara Fitrah Abadi, Kepala Dinas Perkim Rusdi Hanip, Plt Kepala Dikpora Helmi, serta Direktur RSUD Bangkinang Imawan Hardiman.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Riau, Evenri Sihombing, menyambut baik langkah proaktif Pemkab Kampar tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“BPKP Riau siap memberikan pendampingan penuh, khususnya dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” kata Evenri.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan internal akan membantu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memitigasi risiko penyimpangan anggaran sejak dini.
Pertemuan ini menjadi simbol kuatnya sinergitas antara Pemkab Kampar dan BPKP Riau dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan transparan, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(ADV)
