Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar Misharti mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual, Senin (23/2/2026). Rakor tersebut menyoroti potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sehingga pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah antisipasi.
Rapat koordinasi yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis. Ia menyoroti kenaikan harga cabai rawit di 195 kabupaten/kota, serta komoditas lain seperti beras, daging sapi, ayam, dan telur yang berpotensi meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Turut mendampingi Wakil Bupati Kampar, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Asisten II Setda Kampar Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar Yuli Usman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kampar Rusdi Hanip, unsur Forkopimda, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menyiapkan sejumlah langkah konkret, di antaranya meningkatkan pemantauan harga di pasar tradisional, menggelar operasi pasar, serta memperketat pengawasan distribusi bahan pokok di tingkat distributor.
Wabup Kampar Misharti menegaskan TPID dan dinas terkait diminta meningkatkan frekuensi peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan stabilitas harga dan mencegah praktik penimbunan bahan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Selain isu inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah dan sosialisasi fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi produk UMKM yang ditargetkan berjalan hingga Oktober mendatang.
Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan komitmen mendukung program perumahan nasional melalui percepatan perizinan, penyediaan lahan, serta penguatan data calon penerima. Kabupaten Kampar disebut masuk tiga besar nasional dalam pelaporan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian 1.405 unit hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Usai rakor, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi internal bersama Forkopimda dan TPID untuk merumuskan langkah teknis pemantauan stok pangan selama Ramadhan.
Rakor tersebut ditutup dengan penegasan Wakil Bupati Kampar agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah segera menindaklanjuti hasil koordinasi dengan aksi nyata di lapangan guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pelaksanaan program strategis nasional.(ADV)
